SMK Swasta Dianaktirikan!

Di tengah-tengah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasio SMK, muncul opini berbeda dari sekretaris MKKS SMK Swasta. Menurut Wiryono, bukan keputusan yang bijak meningkatkan jumlah SMK, apalagi dengan tidak mempertimbangkan radius antara lembaga yang satu dengan yang lain dan tanpa disertai pertimbangan kelayakan.


“Sebab, ujung-ujungnya nanti hanya meminta bantuan pemerintah. Yang ruwet lagi pemerintah nanti. Sekarang memang masih belum. Tapi ke depan nanti pemerintah pasti akan ruwet,” tegas Wiryono.
Menurut Sekretaris MKKS Swasta ini, langkah yang paling bijak sebenarnya bukan memperbanyak jumlah SMK, tapi memperbanyak jumlah siswanya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menambah daya tarik lembaga-lembaga SMK yang telah ada, baik negeri maupun swasta. Caranya?
“Ya ngopeni SMK-SMK yang ada. Membantu biaya operasional sekolah, mencukupi sarana-prasarana pembelajaran, bila perlu memberikan peluang bagi lulusan SMK agar lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan. Jika hal itu dilakukan, dengan sendirinya akan memancing minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di berbagai SMK yang ada,” papar Wiryono.
Pendirian SMK baru perlu dikaji lebih mendalam karena saat ini masih banyak SMK-SMK yang masih kekurangan murid. SMK YAPPENI, tempat Wiryono bertugas misalnya, saat ini hanya memiliki 39 murid. Sehingga jumlah 59 SMK Negeri/Swasta yang ada di Jember bagi Wiryono sudah lebih dari cukup jika lembaga-lembaga yang ada tersebut diberdayakan semaksimal mungkin.
Sekretaris MKKS SMK Swasta ini juga menengarai adanya ketidakadilan dari pemerintah dalam memperlakukan lembaga negeri dengan lembaga swasta. “Banyak sekali contoh ketidakadilan pemerintah dalam memperlakukan SMK Negeri dengan SMK Swasta. Untuk diklat saja misalnya, swasta tetap dianaktirikan. Buktinya, pada waktu saya mengikuti diklat SMK Pertanian di Cianjur, dari 218 peserta yang datang dari seluruh penjuru tanah air, hanya ada 2 peserta dari SMK Swasta,” pungkas Wiryono.(Agus).